Soekarno

Sukarno et la politique juridique en Indonésie: de la proclamation Unitary

"Bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas contrarius actus sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara faktual, Perpu no. 2 tahun 2017 diterbitkan cenderung sebagai antisipasi gerakan dan beragam paham radikalisme ataupun separatisme serta bahaya disintegrasi rakyat, bangsa dan NKRI."