Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah & Peraturan LKPP
Paham PBJ.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Banyak kesalahan dan kelalaian dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berakhir menjadi masalah, bahkan sampai harus berakhir di meja hijau.
Pastikan anda paham mengenai Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, agar tidak salah langkah. Karena penyesalan selalu datang belakangan. Kalau di depan, itu namanya pendaftaran #jokesreceh .
Dalam aplikasi ini, kami menyajikan aturan PBJ terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang kami sajikan per bab sehingga mudah untuk dibaca dan dipelajari; serta aturan perubahannya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021.
Dilengkapi juga dengan aturan turunan yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Peraturan LKPP), yang terkait dengan Pedoman Pelaksanaan dan aturan lain yang terkait.
Aplikasi ini cocok sebagai pegangan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara umum, dan secara khusus bagi mereka yang berkecimpung di dunia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; seperti Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), maupun para vendor, penyedia jasa, konsultan, kontraktor, rekanan, dan perusahaan lain yang terkait; serta Auditor Pemerintah pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seperti Inspektorat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya; ataupun Auditor / Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Peraturan Pengadaan Barang/Jasa dalam genggaman..!!